Tim Gabungan Investigasi Lakukan Pembersihan 65 Kontainer Limbah B3

Tim Gabungan Investigasi Lakukan Pembersihan 65 Kontainer Limbah B3 – Team campuran dari Kementerian Bagian Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam serta Kantor Service Umum Bea Cukai Batam menambahkan pengusutan atas 65 container yg disangka mempunyai kandungan kotoran Bahan Beresiko serta Beracun (B3) di Pelabuhan Bongkar Muat, Batu Ampar, Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Bila (65 container yg berada di) Batam akan di pengusutan minggu ini. Saya belum dapat kasih keterangan,” kata Direktur Jenderal Pengurusan Kotoran, Sampah, serta Bahan Beracun Beresiko (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati, Minggu (16/5) seperti diambil dari Di antara.

Selain itu pada Jumat (14/6), KLHK bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea serta Cukai Kementerian Keuangan mengerjakan reekspor lima container scrap kertas sisa yg berisi kotoran punya PT AS ke Amerika Serikat pada Jumat (14/6).

Kabiro Humas KLHK Djati Witjaksono Hadi tempo hari mengemukakan seusai pemuatan serta syarat-syarat pelayaran dipenuhi, Kapal Zim Dalian yg bawa lima container itu selekasnya bergerak dari Surabaya ke AS.

Implementasi pemuatan container ke kapal untuk reekspor itu, menurutnya, telah diawali mulai sejak Kamis (13/6) serta pada Jumat (14/6) semua container itu telah ada dalam kapal.

Menurut Pemberitahuan Import Barang (PIB) serta izin yg dipunyai PT AS jadi importir produsen kotoran Non-B3 berwujud kertas dari Kementerian Perdagangan mestinya cuma bisa menampung scrap kertas dengan keadaan bersih tidak terkontaminasi kotoran B3 serta tidak tercampur sampah.

Awal teridentifikasinya container yg ketahan ini yakni kesangsian dari faksi Ditjen Bea serta Cukai sampai container masuk ke pelabuhan, karena itu dipindahkan ke arah merah, yg bermakna butuh kontrol lanjut.

Dalam kontrol bersama dengan KLHK, nyatanya pada lima container itu diketemukan impuritas atau kotoran yang lain, atau sampah misalnya sepatu, kayu, popok, kain, paket makanan minuman serta beberapa keran plastik dalam jumlahnya yg lumayan besar.

Penataan pelanggaran pada masuknya sampah ke daerah Indonesia sudah ditata lewat Undang Undang Nomer 18 Tahun 2008 mengenai Pengurusan Sampah, dan penataan larangan masuknya kotoran B3 ditata lewat Undang Undang Nomer 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan serta Pengurusan Lingkungan Hidup.

Penataan perpindahan lintas batas kotoran lewat cara internasional pula sudah ditata lewat Konvensi Basel yg sudah diratifikasi Indonesia lewat ketentuan Presiden Nomer 61 Tahun 1993, dimana vokal point dari konvensi Basel itu yakni Dirjen Pengurusan Kotoran, Sampah, serta Bahan Beracun Beresiko (PLSB3) KLHK.

Tidak hanya itu, implementasi reekspor kotoran ilegal ini sesuai sama pengakuan Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan Siti Nurbaya pada Senin (10/6) dimana Indonesia dapat mengerjakan reekspor sampah plastik yg masuk lewat cara ilegal.

“Sampah yg masuk ke Indonesia, yg ada plastik itu, tentunya tidak legal. Serta secara prinsip keputusannya ada, dengan demikian kita dapat mengerjakan reekspor,” kata Siti masa itu.

Menurutnya, masuknya sampah-sampah plastik lewat cara ilegal ke Indonesia memang bukan baru pertama berlangsung. Pada 2015-2016, Indonesia sempat juga mengerjakan reekspor beberapa puluh container.

“Kiat-kiatnya (reekspor) dapat dijalankan. Ini hari dapat dirapatkan pada tingkat Dirjen. Tentunya kita dapat rapat dengan Bea Cukai, Menko Ekuin (Menteri Koordinator Bagian Perekonomian) serta (Menteri) Perdagangan,” kata Siti.

About penulis77